Banyak Dokter Kurang Peduli Persoalan Administrasi

Banyak tenaga dokter baik di Medan mupun di Sumatera Utara, dinilai masih kurang peduli terhadap persoalan administrasi dan ilmu kedokteran, termasuk pengumpulan Satuan Kredit Poin (SKP).

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Medan, M. Nur Rasyid, di Medan, Minggu, mengatakan, sesuai dengan Undang-undang (UU) Kedokteran tahun 2005, tenaga dokter dituntut harus dapat memenuhi sebanyak 250 SKP selama lima tahun.

"Selama ini masih banyak tenaga dokter yang tidak memperhatikan hal itu. Padahal dengan pengisian SKP akan diketahui perkembanagan dan tingkat kemampuan dokter itu sendiri,"katanya.

Ia mengatakan, dokter dituntut untuk terus mengembangkan kemampuannya, sebab dengan meningkatnya ilmu kedokteran bagi setiap dokter, akan berdampak pula pada meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

Untuk itulah, katanya, demi meningkatkan pengetahuan dokter dan keterampilan praktisi kedokteran, pihaknya dalam waktru dekat ini akan menggelar workshop pendidikan kedokteran berkelanjutan.

Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) ini diperuntukkan bagi anggota IDI untuk mencapai visinya yakni terwujudnya dokter Indonesia dengan kompetensi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

"Workshop ini akan memotivasi anggota IDI untuk meningkatkan ilmu kedokteran dan juga sebagai langkah awal guna terbentuknya BP2KB di tingkat cabang Medan yang menjadi ujung tombak pembentukan BP2KP Sumatera Utara,"katanya.

Selain itu, tambahnya, dengan meningkatnya ilmu kedokteran bagi setiap dokter nantinya akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. P2KB ini nantinya juga sebagai pengukur dan penghitungan Satuan Kredit Point (SKP) yang harus dikumpulkan oleh dokter sebagai penilaian.

"Dokter umum atau spesialis dalam setiap lima tahun harus diketahui pengetahuan kompetennya. Jadi di workshop inilah akan diajarkan bagaimana mengisi SKP dengan sistem online juga offline," katanya.

Ketua panitia P2KB, Rizky Adriansyah, mengatakan, ke depannya, badan P2KB inilah yang akan diadakan tiap kabupaten/kota sebagai tim evaluasi terhadap SKP dokter.